Tragedi Pengeroyokan Anggota Polisi di Jember, Kangmas R Moerdjoko, HW: Pengurus PSHT Pusat Tidak Beri Pendampingan Hukum Bagi Anggota yang Melanggar 

SURABAYA - Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tidak akan memberikan pendamping hukum terhadap 13 orang anggotanya, termasuk dua anak berstatus pelajar yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian pengeroyokan anggota polisi di Kabupaten Jember Jawa Timur, Senin (22/7/2024). 

Ketua Umum PSHT Pusat Kangmas R. Moerdjoko, HW mengatakan, bahwa belasan orang anggotanya itu tidak mendapat pendampingan hukum karena ditengarai melakukan pelanggaran hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku, hingga akhirnya menyandang status sebagai tersangka.

Baca juga: Lapas Permisan Sambut Peserta Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD) Rutan Pondok Bambu

Kangmas R. Moerdjoko juga menyampaikan, bahwa perbuatan para anggotanya itu, juga telah melanggar peraturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). 

Baca juga: Puluhan Warga Binaan Lapas Semarang Dipindahkan ke Nusakambangan

Lebih lanjut, Kangmas R. Moerdjoko menerangkan, bukan berarti pihaknya secara keorganisasian tidak memiliki perangkat pendampingan terhadap anggota manakala mendapati suatu permasalahan yang menyangkut kedisiplinan anggota. 

"Kami memiliki lembaga-lembaga tersebut, seperti Lembaga Hukum dan Advokasi (LHA), Lembaga Dewan Harkat dan Martabat, yang bertujuan dalam rangka pembinaan terhadap anggota, " terangnya.

Baca juga: Lapas Besi Kirimkan Wali Narapidana Ikuti Pelatihan Penguatan Perspektif Korban Terorisme

"Dalam kasus ini, memang anggota PSHT yang bersangkutan melakukan tindakan melanggar aturan hukum dan juga aturan yang ada di SH Terate, seperti AD/ART, " ungkap Kangmas R. Moerdjoko.

Kangmas R. Moerdjoko menegaskan, pihaknya memiliki peraturan AD/ART dan peraturan Dewan Pusat untuk mengatur cara berorganisasi para anggotanya. 

Baca juga: Kemenkumham Jateng lakukan Wawancara Calon Pejabat Eselon V

"Bahwa, telah tertera jelas, terhadap anggota atau warga yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut, sejumlah sanksi sebagai hukuman untuk memberi efek jera, juga telah tersedia bagi siapa saja yang kedapatan terbukti melanggarnya, " tandasnya. 

Sumber: SASTRONEGORO-Teratetv.

Baca juga: Kemenkumham Jateng dan UPT Pemasyarakatan laksanakan Apel Siaga Berantas Halinar